News Lolak– Upaya memperkuat komitmen Indonesia dalam menghadapi krisis iklim terus bergulir di berbagai lini. Salah satunya ditunjukkan melalui kegiatan Pre Launching 2 Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025, yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Suparno, di Ruang Delegasi MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Acara yang mengusung tema “Masukan dan Harapan Pemangku Kepentingan Publik untuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim” ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi publik terkait rancangan undang-undang (RUU) yang kini tengah disiapkan pemerintah dan DPR. RUU tersebut telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, dan digadang-gadang menjadi tonggak utama dalam upaya penanganan perubahan iklim secara terintegrasi di Indonesia.
Forum Diskusi Lintas Sektor
Pre Launching ke-2 ICCF 2025 ini menghadirkan deretan narasumber berkompeten lintas bidang, di antaranya Erik Teguh Primiantoro (Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi), Fabby Tumiwa (Direktur Eksekutif IESR), Prof. Supriatna (Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia), E. Kurniawan Padma (Presiden Direktur Emil Salim Institute), Adhityani Putri (Pendiri Yayasan Indonesia Cerah), serta Nadia Sofia Habibie (Direktur Eksekutif The Habibie Center).
Diskusi berlangsung hangat dan mendalam, membahas berbagai aspek mulai dari tata kelola kebijakan iklim, peran sektor swasta, inovasi pembiayaan hijau, hingga pentingnya edukasi publik dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan.
Eddy Suparno: UU Ini Akan Jadi Payung Hukum Terpadu
Dalam keterangannya kepada awak media, Eddy Suparno menjelaskan bahwa RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi salah satu prioritas pembahasan nasional. Menurutnya, undang-undang ini akan menjadi kerangka hukum utama yang mengintegrasikan berbagai kebijakan iklim yang selama ini masih berjalan secara sektoral di tiap kementerian dan lembaga.
“Salah satu prioritas kita untuk membahas Undang-Undang ini adalah karena RUU ini akan mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan sendiri-sendiri. Tujuannya satu: agar semua memiliki misi dan tujuan yang sama dalam penanganan krisis iklim di negara kita,” jelas Eddy.
Baca Juga: Trump Puji Negara Arab hingga Indonesia Usai Gencatan Senjata Gaza Disepakati
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, tanpa payung hukum yang kuat dan terpadu, langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia akan sulit mencapai hasil optimal. “Kita perlu undang-undang yang mampu mengoordinasikan semua sektor, baik energi, lingkungan hidup, transportasi, hingga pertanian, agar semua bergerak dalam satu arah kebijakan nasional,” tambahnya.
Kolaborasi Nasional Menuju ICCF 2025
Kegiatan Pre Launching 2 ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Indonesia Climate Change Forum 2025, yang rencananya akan digelar tahun depan dengan melibatkan lebih banyak aktor lintas sektor — mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku industri, hingga organisasi masyarakat sipil.
Pre Launching 2 ICCF 2025 menegaskan satu hal: penanganan perubahan iklim tak bisa lagi dilakukan secara sektoral dan parsial. Indonesia membutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang menyatukan semua kekuatan — pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat — untuk melindungi masa depan bumi.
Dengan dukungan legislatif dan partisipasi publik yang kuat, diharapkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim akan menjadi tonggak baru bagi tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada generasi mendatang.
