News Lolak– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat langkah pencegahan korupsi dari hulu. Melalui agenda Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi, lembaga antirasuah itu meninjau langsung sejumlah proyek strategis di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (21/10).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Andy Purwana, dan melibatkan jajaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulut serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tinjauan lapangan ini menjadi bagian penting dari evaluasi hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) di wilayah tersebut.
“Langkah ini bukan sekadar inspeksi. Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan daerah benar-benar akuntabel dan bebas dari potensi penyimpangan,” tegas Andy dalam arahannya.
Catatan Kritis KPK di Lapangan
Dari hasil pemantauan, KPK menemukan sejumlah catatan penting, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa yang menjadi titik rawan korupsi. Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sulut 2024, tercatat 91,4 persen pengadaan dilakukan melalui metode e-purchasing, dan 5,9 persen melalui pengadaan langsung.
Namun, tim KPK mengidentifikasi adanya beberapa paket proyek yang dikelola oleh satu penyedia, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan asas kompetisi sehat dalam proses tender.
“Kami belum melihat tindak lanjut konkret dari rencana aksi SPI. Ini harus menjadi perhatian serius agar pengawasan tidak lemah, sebab kelemahan di tahap ini bisa membuka celah penyimpangan,” ujar Andy menegaskan.
Selain itu, pelaksanaan probity audit atau audit integritas pada sejumlah proyek strategis juga dinilai belum optimal. Audit ini seharusnya menjadi langkah awal dalam mendeteksi indikasi penyimpangan sejak dini. Namun, beberapa proyek masih menunggu hasil audit rinci dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
KPK mendorong Pemerintah Provinsi Sulut untuk mempercepat proses audit dan memastikan setiap temuan ditindaklanjuti secara menyeluruh dan tepat waktu.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Melonguane Sulawesi Utara
Salah satu fokus pemantauan KPK adalah proyek di sektor kesehatan, termasuk pembangunan fasilitas UPTD RSUD serta pengadaan alat-alat kesehatan yang menjadi prioritas daerah.
Sektor ini dianggap strategis dan sensitif, karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penggunaan anggaran besar. KPK menilai, keterbukaan dalam perencanaan dan pengawasan menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Pembangunan rumah sakit, puskesmas, hingga pengadaan alat medis tidak hanya soal fisik. Tapi bagaimana seluruh prosesnya bisa dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar Andy.
Mendorong Pencegahan Korupsi Berbasis Data dan Sinergi
KPK menekankan bahwa pendekatan pencegahan korupsi kini tidak lagi hanya bersifat reaktif, tetapi berbasis data dan pengawasan lapangan. Melalui sinergi antara MCSP dan SPI, lembaga antirasuah berupaya memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Pendekatan ini dinilai efektif dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan memperbaiki tata kelola pengadaan, sekaligus menegakkan transparansi dalam setiap proses pembangunan.
“Kita tidak ingin pembangunan daerah hanya terlihat baik di atas kertas. Yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya di lapangan benar-benar bersih dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Andy menutup kegiatan tersebut.
