News Lolak– Rapat paripurna DPRD Boltim yang digelar hari ini menjadi penanda penting bagi arah pembangunan daerah. Salah satu sorotan utama dalam forum tersebut adalah kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2026.
Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menyampaikan apresiasinya terhadap pola kerja sama yang telah terjalin dengan pihak legislatif. Menurutnya, tanpa dukungan dan kolaborasi yang solid, penyusunan APBD berpotensi terhambat, baik dari sisi waktu maupun kualitas substansi.
Sinergi sebagai Fondasi Pembangunan
APBD bukan hanya instrumen keuangan tahunan, tetapi juga peta jalan pembangunan daerah. Melalui APBD, pemerintah menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan menjabarkan program strategis yang akan dilaksanakan. Karena itu, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Di Boltim, proses penyusunan KUA-PPAS RAPBD 2026 memperlihatkan bagaimana komunikasi politik anggaran dijalankan dengan pendekatan musyawarah dan kesepahaman. Eksekutif membawa rancangan program berdasarkan visi pembangunan, sementara legislatif menghadirkan fungsi kontrol sekaligus menyuarakan aspirasi konstituen.
Politik Anggaran yang Dinamis
Momen paripurna kali ini memperlihatkan bahwa politik anggaran tidak bisa dipandang sebagai sekadar prosedur administratif. Justru, proses ini menuntut dinamika komunikasi yang intensif, negosiasi yang sehat, dan komitmen untuk mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok atau pribadi.
Baca Juga: Ribuan Massa Turun ke Jalan Polisi Gelar Rekayasa Lalu Lintas di DPR dan Monas
Dengan tercapainya sinergi yang baik, DPRD dan pemerintah daerah tidak hanya menyusun dokumen formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat—mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal.
Kerja sama yang harmonis ini juga diharapkan menjadi pola berkelanjutan dalam setiap tahap siklus anggaran. Mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengawasan pelaksanaan, sinergi eksekutif-legislatif menjadi prasyarat mutlak agar APBD benar-benar berdaya guna.
Bupati Oskar menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan DPRD, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diatasi melalui dialog konstruktif. “Kami percaya, dengan kolaborasi yang baik, seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Boltim,” ujarnya.
Menatap APBD 2026
APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan sosial yang berkembang. Dengan basis sinergi yang kuat, penyusunan anggaran bukan hanya menjadi ritual tahunan, melainkan sebuah proses strategis untuk menciptakan Boltim yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
